Praktik percaloan bukanlah isu baru di Indonesia. Dari layanan publik hingga penyelenggaraan event, keberadaan calo masih kerap menjadi tantangan yang merugikan masyarakat maupun penyelenggara.

Dalam berbagai layanan publik, praktik calo sering ditemukan pada proses yang melibatkan antrean, kuota terbatas, atau akses terhadap layanan tertentu. Mulai dari pengurusan dokumen, layanan kesehatan, hingga berbagai kebutuhan administrasi, calo memanfaatkan celah dalam proses untuk menawarkan jalan pintas kepada masyarakat.

Mengutip pemberitaan yang merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2024 tercatat 182 laporan penipuan tiket konser dengan total kerugian mencapai sekitar Rp2,3 miliar. Memasuki tahun 2025, isu serupa masih terus menjadi perhatian. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (AL’MI) bahkan membuka posko pengaduan. Khusus bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan tiket konser, menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terjadi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Tidak hanya pada sektor event, persoalan serupa juga ditemukan dalam berbagai layanan publik. Ombudsman RI dalam sejumlah temuannya pernah menyoroti praktik percaloan pada layanan paspor, antrean rumah sakit, hingga layanan transportasi. Meski konteksnya berbeda, pola yang muncul cenderung sama, yaitu adanya celah pada proses registrasi, verifikasi identitas, pengelolaan antrean, maupun kontrol akses yang membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak semestinya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan calo tidak selalu bermula dari individu semata, tetapi sering kali berkaitan dengan proses yang belum sepenuhnya transparan dan terdokumentasi. Karena itu, banyak organisasi mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur melalui digitalisasi proses akses dan kunjungan. Dengan sistem yang mampu melakukan registrasi, verifikasi identitas, persetujuan akses, serta pencatatan aktivitas secara terdokumentasi, peluang terjadinya penyalahgunaan akses dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan akuntabilitas layanan.

Masalahnya Bukan Sekadar Calo

Gambar Ilustrasi: Sumber Pikiran Rakyat

Ketika mendengar kata “calo”, yang sering terbayang adalah seseorang yang menjual tiket dengan harga lebih mahal atau menawarkan jalur khusus untuk mendapatkan layanan lebih cepat. Padahal, dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada sekadar kenaikan harga.

Bagi masyarakat. Praktik percaloan dapat menyebabkan kerugian finansial akibat tiket palsu, transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabka. Hingga kegagalan mendapatkan layanan atau akses yang seharusnya menjadi hak mereka. Tidak sedikit pengguna yang harus kehilangan kesempatan menghadiri acara, mendapatkan pelayanan, atau bahkan mengalami kerugian karena identitas mereka disalahgunakan dalam proses registrasi.

Di sisi lain, penyelenggara acara maupun institusi penyedia layanan juga menghadapi berbagai risiko. Percaloan dapat memicu ketidakpuasan pengguna, menurunkan kepercayaan publik, mengganggu distribusi akses yang seharusnya adil. Hingga menyulitkan proses pengawasan terhadap siapa yang benar-benar menggunakan tiket atau layanan tersebut.

Semakin besar jumlah peserta, pengunjung, atau pemohon layanan yang harus dikelola. Semakin besar pula tantangan untuk memastikan bahwa setiap akses diberikan kepada pihak yang tepat. Ketika proses registrasi, verifikasi identitas, dan pengelolaan akses belum berjalan secara optimal, celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik percaloan.

Ketika Verifikasi Menjadi Kunci

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan keamanan, proses registrasi saja tidak lagi cukup. Organisasi perlu memastikan bahwa setiap individu yang memperoleh akses merupakan pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Inilah alasan mengapa proses verifikasi identitas, persetujuan akses, validasi kehadiran, hingga pencatatan aktivitas menjadi semakin penting. Baik dalam layanan publik maupun penyelenggaraan event, kemampuan untuk mengetahui siapa yang mendaftar, siapa yang disetujui, dan siapa yang benar-benar hadir menjadi bagian penting dalam menciptakan proses yang lebih adil dan terpercaya.

Mengelola Akses Secara Lebih Terstruktur

Visitor Access Management (VAM) dapat membantu organisasi mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan akses. Mulai dari registrasi, persetujuan kunjungan, verifikasi identitas, hingga check-in dan pencatatan aktivitas dapat dilakukan dalam satu alur yang terdokumentasi.

Bagi penyelenggara event, pendekatan ini membantu memastikan bahwa peserta yang hadir sesuai dengan data yang terdaftar. Sementara bagi institusi layanan publik, proses yang lebih terkontrol dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan akses.

Conclusion

Pada akhirnya, praktik calo sering kali menjadi gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu proses akses yang belum terkelola secara optimal. Ketika identitas dapat diverifikasi, hak akses dapat dikontrol, dan seluruh aktivitas terdokumentasi dengan baik, peluang terjadinya penyalahgunaan akan semakin kecil.

Karena itu, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana menghentikan calo. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah proses akses yang dimiliki organisasi saat ini sudah cukup transparan, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan?

Email: marketing@neuronworks.co.id        
🌐 Website: www.neuronworks.co.id        
📞 WhatsApp: +62 811-2127 696